Program makanan bergizi gratis (MBG) oleh pemerintahan Presiden RI dan Wapres Prabowo Subianto – Gibran Rakabumingraka niatnya bagus untuk membantu anak-anak di setiap sekolah.
Hanya sepertinya program MBG ini perlu dievaluasi, bahkan kalau perlu ditiadakan saja. Atau anggarannya diberikan langsung ke orang tua murid-murid/siswa siswi ketimbang dipihak ke tigakan.
Celakanya lagi selama program MBG itu tidak sedikit anak-anak murid atau siswa siswi yang keracunan makan. Artinya makanan MBG yang disajikan tidak berkwalitas atau “beracun”.
Dan yang paling anyar, baru-baru ini di salah satu sekolah dasar di jawa, mobil MBG menabrak beberapa murid dan guru.
Dengan demikian sebaiknya Pemerintah menghapus program MBG dan menggantinya dengan sekolah gratis, penyediaan pakaian seragam sekolah, termasuk tas dan sepatu anak-anak sekolah yang tidak mampu orang tuanya.
Misalnya orang tua murid yang berpenghasilan Rp, 5 juta ke bawah, itu yang menjadi prioritas program sekolah gratis, pemberian pakaian seragam sekolah termasuk sepatu dan tas minimal 6 bulan sekali.
Sehingga lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Tapi memang perlu pendataan yang jujur, akurat dan transparan.
“Jangan karena keluarga kepala dusun, Kades, Camat, Kepsek dan Guru sehingga mereka yang terdata dan terdaftar, sementara yang benar-benar layak menerima diabaikan”.
Kalaupun program MBG ini berlanjut, maka solusinya lebih baik pengelolaannya orang tua murid-murid saja diberikan uang tunai.
Tapi benar-benar yang kurang mampu, hidup mereka dibawah standar, buruh kasar atau tidak memiliki panghasilan tetap.
Dengan demikian lebih tepat sasaran, sehat, efektif dan efisien, sehingga tidak perlu semua orang tua murid mendapatkan jatah anggaran MBG, tapi memang benar-benar yang kurang mampu, muskin dan dhuafah.
Bayangkan jelang liburan anak sekolah, tepatnya pada hari Jum’at (19/12-2025), dibeberapa sekolah di kota Palu, terlambat penyaluran MBGnya. Sehingga murid-murid diminta menunggu hingga selesait salat Jum’at baru mendapatkan MBG.
Sebab pihak pengelola MBG terlambat menyalurkannya. Padahal sesuai jadwal selama ini, paling lambat jm 11 MBG sudah dibagikan di setiap sekolah.
Parahnya lagi, untuk mensiasati hari libur sekolah pihak pengelola MBG menyiapkan MBG dalam bentuk snack, buah, susu dan telur lalu dibagi-bagikan ke murid-murid SD.
Artinya bahwa program MBG ini patut diduga sekedar telaksana saja, tidak memperhatikan bahwa murid-murid membutuhkannya.
Apalagi yang orang tuanya berkemampuan, MBG yang diisi dalam kantong plastik itu mungkin mereka tidak membutuhkannya.
Tegasnya yang dibutuhkan anak-anak rakyat bukan MBG, tapi pakaian sekolah, termasuk tas, buku dan sepatu. Semoga saja pemerintah pusat hingga daerah mengevaluasi program MBG ini menjadi program bebas biaya sekolah dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dan penyediaan pakaian seragam sekolah, tas, sepatu dan buku tulis setiap 6 bulan sekali. ***