Proyek Rp, 70,4 Miliyar di Untad Dibidik APH -

Om Doel (ikrapost.com)-Palu-Proyek senilai Rp. 70.442.114.000,00 (Tujuh Puluh Miliar, Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta, Seratus Empat Belas Ribu Rupiah) di Universitas Tadulako (Untad) mulai dibidik aparat penegak hukum (APH).

“Informasi yang kami peroleh pihak Ditreskrimsus Polda Sulteng berkolaborasi dengan Satkreskrimsus Polresta Palu sedang melakukan penyelidikan terkait proyek di Untad itu,”kata sumber media ini di salah satu warkop di Palu Sabtu (14/11-2026).

Menurut sumber itu proyek dengan nomor kontrak 5257/UN28/LK.00.00/2025 adalah pembangunan Gedung Science dan Nalodo Research Center di Universitas Tadulako (Untad) dan beberapa proyek lainnya yang berada di lingkungan Untad, yang beralamat di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Sulteng.

“Proyek ini bernilai puluhan miliar rupiah masa hingga saat ini diduga belum juga rampung seratus persen (100%), meski masa pengerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja mestinya telah rampung,”jelas sumber itu.

Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi media ini proyek megah ini bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun Anggaran 2025–2026.

Dan pelaksanaan fisik di lapangan dipercayakan kepada pihak penyedia jasa PT.TIRTA MULTI TEKNIK, KSO. Sementara itu, peran Konsultan MK (Manajemen Konstruksi) dipercayakan kepada PT. PRIMEGA SANIYA LESTARI, KSO PT. INDY GITA PERSADA.

“Berdasarkan dokumen kerja, proyek ini mengikat masa kerja selama 300 hari kalender, terhitung sejak 10 Oktober 2025 dan seharusnya rampung pada pertengahan September 2026,”ujar sumber.

Namun, pantauan langsung di lokasi pembangunan kawasan kampus Untad Tondo menunjukkan pemandangan berbeda. Fisik bangunan masih jauh dari kata selesai. Beberapa area lantai dasar hingga struktur atas tampak masih dihiasi tiang penyangga, material bangunan yang berserakan, serta pengerjaan interior yang belum terselesaikan.

Keterlambatan ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun konsultan pengawas.

Publik mempertanyakan apakah pihak kontraktor pelaksana, TIRTA MULTI TEKNIK, KSO, akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau justru mendapatkan perpanjangan waktu (adendum) pengerjaan.

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi media ini masih berusaha menghimpun keterangan resmi dari pihak Universitas Tadulako selaku penerima manfaat proyek, pihak kontraktor PT. TIRTA MULTI TEKNIK, KSO, serta PT. PRIMEGA SANIYA LESTARI, KSO PT. INDY GITA PERSADA selaku Konsultan untuk mendapatkan klarifikasi mendalam terkait kendala teknis yang menyebabkan proyek berskala nasional ini belum tuntas 100%.

Sementara itu Ditreskrimsus Polda Sulteng AKBP Putu Binangkari, S.IK, SH yang dikonfirmasi via chat di aplikasi whatsAppnya Sabtu (14/11-2026) mengaku akan mengecek.

“Baik Om, saya cek,” tulisnya singkat.

Pihak PT.PT. TIRTA MULTI TEKNIK Ruslan yang dikonfirmasi via chat di aplikasi whatsAppnya Sabtu (14/11-2026), terkait dugaan keterlambatan proyeknya itu, sampai berita ini naik tayang belum memberikan respon.

Denda keterlambatan pekerjaan berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya) ditetapkan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak atau bagian kontrak per hari (sebelum Pajak Pertambahan Nilai/PPN).
Berikut adalah ringkasan aturan dan mekanismenya:

Dihitung dari Total Kontrak:

Diterapkan jika manfaat dari hasil pekerjaan baru bisa dirasakan/tercapai setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (misalnya pembangunan gedung utuh yang belum bisa dipakai sebagian).

Dihitung dari Bagian Kontrak: Diterapkan jika sebagian pekerjaan telah selesai dan sudah bisa dimanfaatkan secara parsial (harus tertulis jelas dalam kontrak).

Rumus Harian:
\(\text{Denda\ per\ hari}=\frac{1}{1000}\times \text{Nilai\ Kontrak\ (atau\ Bagian\ Kontrak\ sebelum\ PPN)}\)

2. Cara Pembayaran & Pemotongan

Denda dapat dibayarkan langsung oleh penyedia jasa terlebih dahulu sebelum mengajukan klaim, atau dipotong langsung dari nilai pembayaran termin/termin akhir.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan mencantumkan ketentuan ini sejak rancangan kontrak di Syarat Umum/Khusus Kontrak.

3. Konsekuensi Tambahan

Pemberian kesempatan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan yang terlambat biasanya disertai dengan perpanjangan waktu melalui adendum dan kewajiban memperpanjang Jaminan Pelaksanaan.

Pejab pembuat komitmen (PPK) proyek pembangunanGedung Science dan Nalodo Research Center di Universitas Tadulako Taswin yang dikonfirmasi via chat di aplikasi whatsAppnya Sabtu (14/11-2026), sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.***