“Biaya Pilpres/Pilkada Langsung Katanya Lebih Mahal, Padahal Sesungguhnya Kedaulatan Rakyat Hanya Dirhargai Rp, 6 ribu perkepala Setiap 60 Bulan (5 tahun)”
Banyak yang berpendapat bahwa biaya pemilihan umum secara langsung itu mahal, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto. Dihadapan peserta Tanwir dan Milad Muhammadiyah menyebut ongkos politik itu mahal.
Presiden Prabowo Subianto secara berulang kali menyebut bahwa ongkos politik dan biaya pemilihan langsung (khususnya Pilkada) di Indonesia sangat mahal dan perlu dievaluasi.
Prabowo menyatakan bahwa politik yang mahal-yang dinilainya meniru-niru negara lain-merupakan salah satu sumber korupsi yang sangat besar di Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa tingginya ongkos politik berkontribusi pada kebocoran anggaran pemerintah (APBN/APBD) yang diperkirakan mencapai sekitar 30% dari sumber uang tunai, sebagaimana dilaporkan dalam CNBC Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan (seperti HUT Golkar dan acara resmi lainnya), ia menyoroti bagaimana puluhan triliun rupiah bisa habis dalam waktu singkat (satu atau dua hari) demi kepentingan pemilu atau pilkada, baik dari dana negara maupun kantong para tokoh politik.
Ia menilai demokrasi di Indonesia harus dikurangi dari “permainan uang” dan mempertanyakan efisiensi sistem pemilihan langsung, bahkan menyinggung kemungkinan evaluasi agar sistem politik atau pilkada tidak terlalu membebani. Di kutip dari berbagai sumber media diantaranya Tempo.co dan VOI.id.
“Mungkin memang kalau hanya satu kali kelihatan mahal. Dan itulah demokrasi dan kedaulatan mahal. Dan kalau pemilu presiden dan atau kepala daerah langsung itu diubah kembali ke Pemilu DPR sama saja mencederai perjuangan para “pahlawan reformasi.”
Dan patut diduga ada misi khusus untuk menggolkan kader-kader partai tertentu untuk mengusai daerah-daerah menjadi kepala daerah pada pilkada 2029 dan atau 2030-2031 mendatang.
Pemilihan langsung ini termasuk didalamnya Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pemilu Kada.
Sistem ini lahir dari tuntutan demokratisasi untuk membatasi kekuasaan otoriter dan mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat.
Dan kalau dirinci sebenarnya kedaulatan rakyat hanya Rp, 6 ribu perkepala selama 5 tahun.
Analisanya sebagai berikut :
Rp,80,000,000,000,000 (80 triliun) dibagi 200,000,000 penduduk Indonesia wajib pilih, maka hasilnya hanyansebesar Rp, 400,000 saja perkepala, kemudian Rp,400,000 dibagi 60 bulan atau 5 tahun hasilnya hanya Rp, 6 ribu perkepala.
Lalu dimana mahalnya biaya pemilu langsung itu? Sementara kedaulatan rakyat hanya ada dalam bilik suara saat menentukan pilihannya, hanya dia dan Tuhan Allah SWT yang tahu.
Lebih banyak yang sirampok oleh para pejabat, mulai dari pejabat MBG, oknum Kejagung, Hakim, Menteri, bupati, walikota dan Gubernur.
Wacana pemilihan presiden dan kepala daerah melalui DPR RI dan atau DPRD Provinsi/Kabupaten dan Kota yang sedang digulirkan oleh para elit politik di Senayan adalah bentuk “pemerkosaan” kedaulatan rakyat.
Dampak ekonomi pemilu baik pileg, pilpres maupun Pilkada sangat dirasakan masyarakat. Khususnya pegiat UMKM, diantaranya jasa percetakan baliho, Pamflet, stiker, jasa reklame, penjual kayu, penjual bahan baliho, media baik online maupun cetak (iklan) dan jasa lainnya yang berkaitan, itupun sekali 5 tahun.
Kemudian akan terjadi pembubaran ratusan komisi pemilihan umum, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
Perampasan Kedaulatan Rakyat
Perpanjangan jabatan anggota Legislatif adalah bentuk “perampasan atau pemerkosaan” kedaulatan rakyat. Dan ini merupakan pelanggaran konstitusi negara (uud 1945).
Karena jelas dalam konstitusi undang-undang dasar anggota DPR/DPRD, DPD dipilih setiap 5 tahun.
Sebagaimana diatur dalam konstitusi negara yakni undang-undang dasar 1945 sebagai berikut :
Pasal yang mengatur pemilihan anggota legislatif setiap 5 tahun adalah Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal ini menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima (5) tahun sekali.
Penjelasan lebih lanjut:
Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: Menetapkan frekuensi pelaksanaan pemilihan umum, yaitu setiap lima tahun.
Pemilihan Umum (Pemilu): Merupakan mekanisme untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Partai Politik: Merupakan peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.
Perseorangan: Merupakan peserta pemilu untuk memilih anggota DPD.
Komisi Pemilihan Umum (KPU): Bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu. Dan itu mencederai perjuangan reformasi yang berdarah-darah dan membawa korban jiwa pada mei 1998 itu.
Jangan karena ego elit-elit partai-partai politik kalah jagoannya di daerah lantas mengabaikan konstitusi dan kedaulatan rakyat.
Cukuplah perlawan rakyat bersama mahasiswa di tahun 1998 yang membawa korban jiwa dan kerugian harta benda serta pemulihan ekonomi yang berkepanjangan.
Pemilihan Presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah di DPR/DPRD adalah kemunduran demokrasi. ***
About the Author
