“PT. Murni Konstruksi Indonesia dan PT. Total Tanjung Indah KSO Yang Dimenangkan Pada Proyek SRT Itu”
Anomali Prosedural, Maladministrasi, dan Implikasi Hukum pada Pengadaan
Pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah dengan kode Tender: 10134927000
Tanggal Kajian: November 2026
I. DUDUK PERKARA DAN KRONOLOGI FAKTA
Berdasarkan rekam jejak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dokumen Rencana Kerja dan syarat-Syarat (RKS), serta observasi fisik lapangan, telah terjadi rangkaian peristiwa yang
secara akumulatif menunjukkan adanya cacat prosedur dan maladministrasi dalam pelaksanaan tender ini:
Perencanaan Awal (Masa Pelaksanaan 180 Hari):
Berdasarkan Dokumen Pemilihan awal dan penetapan Addendum 01 (20 Mei 2026), masa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan secara teknis selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
Penundaan Evaluasi Berulang:
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menunda jadwal evaluasi penawaran dan
pembuktian kualifikasi secara berturut-turut hingga 6 (enam) kali sepanjang bulan Juni 2026.
Pembatalan Tender Resmi:
Pada 30 Juni 2026 pukul 10:36, Pokja secara resmi menerbitkan Pengumuman
Pembatalan Tender.
Alasan yang dicantumkan secara tegas adalah alokasi dana/anggaran tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi berdasarkan Surat Nomor:
PB0201/B/Gs29.5.1/2026/276 tertanggal 29 Juni 2026.
Reaktivasi Tender Secara Sepihak:
Pada 30 Juli 2026, sistem SPSE mencatat reaktivasi proses tender yang sebelumnya telah dibatalkan tersebut. Hal ini dilakukan secara klandestin (diam-diam) dengan cara memperpanjang jadwal evaluasi, tanpa melalui prosedur pengumuman tender ulang (retender).
Penandatanganan Kontrak yang Ekstrem:
Proses di SPSE terus dilanjutkan dengan berbagai perubahan jadwal hingga September 2026.
Secara faktual, penandatanganan kontrak baru direalisasikan pada 22 Oktober
2026 (sebagaimana tercetak pada Papan Nama Proyek di lokasi).
Penyembunyian Informasi Publik:
Papan Nama Proyek yang didirikan di lokasi sengaja menutupi/mengosongkan kolom “Masa Pelaksanaan” dan sama sekali tidak mencantumkan entitas “Konsultan Perencana”.
II. ISU HUKUM (LEGAL ISSUES)
1. Bagaimana keabsahan tindakan reaktivasi tender batal tanpa mekanisme tender ulang jika disandingkan dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 dan Perpres No. 46 Tahun 2025?
1. Bagaimana status keabsahan kontrak yang dihasilkan dari prosedur yang cacat apabila ditinjau dari syarat sah perjanjian berdasarkan KUHPerdata?
Bagaimana implikasi hukum dari pemangkasan masa pelaksanaan fisik menjadi hanya tersisa ±70 hari kalender, ditinjau dari asas keteknikan jasa konstruksi dan dugaan Post-
Bidding?
Apakah pengosongan informasi “Masa Pelaksanaan” pada Papan Nama Proyek dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan (mens rea) untuk menutupi pelanggaran hukum?
Apakah pembenaran berupa “kebutuhan masyarakat” atau “atas perintah atasan (Menteri/Pengguna Anggaran)” dapat menggugurkan sifat melawan hukum dari rekayasa dan pelanggaran prosedur tersebut?
III. ANALISIS DAN MATERI HUKUM
A. Tinjauan Hukum atas Pembatalan dan Kelanjutan Tender (Reaktivasi Sepihak)
Fakta administratif pada sistem SPSE menunjukkan bahwa tender secara resmi
dibatalkan pada 30 Juni 2026 akibat ketiadaan alokasi anggaran, namun secara sepihak dilanjutkan kembali pada 30 Juli 2026. Tindakan ini merupakan cacat yuridis yang fatal:
Di bawah rezim Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021, dan
sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Pasal 51 secara limitatif mengatur bahwa keputusan pembatalan tender karena anggaran tidak tersedia bersifat final dan mengikat. Menurut pedoman
operasionalnya (Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021), apabila anggaran kembali
tersedia setelah tender dinyatakan batal, mekanisme yang dibenarkan secara hukum adalah melakukan Tender Ulang (Retender) dari awal.
Tindakan mereaktivasi atau “menghidupkan kembali” jadwal tender yang telah gugur tanpa pengumuman publik (tender ulang) dilarang secara mutlak.
Manipulasi sistem elektronik ini menabrak Asas Transparansi dan Kepastian Hukum, serta berpotensi dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh
Pejabat Administrasi (Onrechtmatige Overheidsdaad).
B. Status Kontrak Batal Demi Hukum
Ditinjau dari KUHPerdata Secara hukum keperdataan, kontrak pengadaan yang dipaksakan dan ditandatangani
pada 22 Oktober 2026 tersebut berstatus BATAL DEMI HUKUM (Nietig / Null and
Void).
Hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat objektif keabsahan suatu perikatan/perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):
Syarat Kausa yang Halal (Pasal 1320 KUHPerdata):
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu: kesepakatan,
kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab (kausa) yang halal;
Sebab yang Terlarang (Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata):
Lebih lanjut, Pasal 1335 KUHPerdata menegaskan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Hal ini dikunci oleh batasan dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi:
“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang- undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan/atau ketertiban umum”;
Analisis: Mengingat kontrak ini lahir dan bersumber dari proses reaktivasi tender
secara klandestin yang secara nyata menabrak dan melanggar Perpres No. 46
Tahun 2025 jo. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 (yang mewajibkan tender
ulang), maka sebab atau proses terbentuknya kontrak tersebut adalah terlarang oleh peraturan perundang-undangan (cacat formil).
Karena gagal memenuhi syarat objektif berupa kausa yang halal, maka akibat hukumnya kontrak ini Batal Demi
Hukum.
Artinya, di mata hukum perdata, kontrak tersebut dianggap tidak pernah
ada sejak awal, tidak memiliki daya ikat hukum, dan tidak melahirkan hak maupun
kewajiban bagi para pihak (baik untuk melaksanakan pekerjaan fisik maupun
melakukan pembayaran negara).
C. Irasionalitas Waktu 70 Hari Kalender dan Dugaan Kuat Post-Bidding Berdasarkan Papan Nama Proyek, kontrak ditandatangani pada 22 Oktober 2026.
Mengingat sumber dana berasal dari Tahun Anggaran 2026 (single year yang berakhir pada 31 Desember 2026), sisa waktu efektif untuk pelaksanaan fisik di lapangan hanya tersisa sekitar 70 hari kalender.
Kemustahilan Teknis (Impossibility of Performance): Lingkup pekerjaan
(RKS) proyek ini berskala mega-project yang mencakup pembangunan gedung
multi-massa, fondasi dalam (tiang pancang 400×400 mm dan strauss pile), uji beban (loading test), jalan aspal, drainase U-Ditch, hingga lapangan olahraga.
Berdasarkan SNI 2847:2019, beton struktural memerlukan masa pengerasan
(curing) 28 hari untuk mencapai kuat tekan f’c 25 MPa – 50 MPa. Mengompresi
seluruh pekerjaan ini ke dalam 70 hari secara absolut menabrak hukum fisika dan keteknikan.
Pemaksaan ini melanggar Pasal 59 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (jo. UU Cipta Kerja) terkait kewajiban memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4), serta Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK. Kegagalan konstruksi (building failure) adalah risiko absolut dari tindakan ini.
Indikasi Praktik Post-Bidding: Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, tindakan mengubah, menambah, atau mengurangi spesifikasi, durasi, dan volume setelah batas akhir penawaran diklasifikasikan sebagai Post-Bidding yang diharamkan.
Mengingat mustahilnya penyelesaian RKS asli dalam 70 hari, terdapat
dugaan sangat kuat bahwa Pokja Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara diam-diam telah mereduksi spesifikasi atau volume pekerjaan demi memaksakan penyerapan anggaran.
D. Niat Jahat (Mens Rea) dalam Penyembunyian Informasi Publik Papan Nama Proyek yang didirikan secara fisik terbukti mengosongkan informasi
“Masa Pelaksanaan” (ditutupi garis kuning) dan tidak mencantumkan nama
“Konsultan Perencana”:
Pelanggaran RKS: Tindakan ini secara nyata melanggar kewajiban kontraktual
pada Pasal 3.10.1 RKS Pekerjaan Struktur & Fondasi;
Pelanggaran UU KIP dan Indikasi Kesengajaan: Pengosongan informasi masa pelaksanaan pada proyek bernilai besar bersumber dari APBN bukanlah sebuah kelalaian administratif semata, melainkan pelanggaran telak terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
Analisis Mens Rea: PPK dan Penyedia Jasa diduga kuat menyadari sepenuhnya
akan kesalahan dan irasionalitas waktu 70 hari kalender tersebut.
Dengan tidak mencantumkannya di papan nama, terdapat indikasi kesengajaan (mens rea) untuk menyembunyikan tenggat waktu proyek dari pengawasan masyarakat sipil dan aparat penegak hukum, sehingga publik tidak dapat membaca kapan pelaksanaan tersebut dijadwalkan berakhir.
E. Batalnya Dalih “Kebutuhan Masyarakat” dan “Perintah Atasan” Tindakan menabrak aturan secara akumulatif sering kali dibungkus dengan rekayasa argumen seakan-akan merupakan “kebutuhan mendesak masyarakat” atau dilakukan “atas perintah Pengguna Anggaran (PA)/Menteri”. Argumen ini SANGAT TIDAK
DIBENARKAN secara hukum:
Gugurnya Alasan Perintah Jabatan: Secara hukum pidana, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tegas mengatur bahwa perintah jabatan tanpa wewenang (perintah melanggar hukum) tidak menyebabkan hapusnya pidana.
Dalam konteks administrasi, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023, Pejabat Pemerintah (PPK/Pokja) terikat kewajiban hukum untuk mematuhi
prosedur perundang-undangan dan dilarang menyalahgunakan wewenang, sehingga secara implisit mewajibkan bawahan untuk menolak perintah atasan jika perintah tersebut nyata-nyata melanggar prosedur hukum.
Melaksanakan perinta memanipulasi SPSE atau memaksa kontrak 70 hari yang melanggar keselamatan (K4) mengkualifikasikan pelaku sebagai turut serta melakukan kejahatan (deelneming);
Diskresi vs. Maladministrasi: Meskipun pejabat memiliki hak Diskresi, UU No. 30 Tahun 2014 membatasi bahwa Diskresi tidak boleh melanggar undang-undang.
Membangun sekolah memang demi kepentingan masyarakat, namun jika dilakukan dengan merekayasa sistem e-procurement, menghidupkan tender mati tanpa lelang ulang, dan membahayakan keselamatan konstruksi, hal tersebut bukan merupakan diskresi, melainkan maladministrasi dan kejahatan;
Bukan Keadaan Darurat (Emergency): Hukum pengadaan memberikan
pengecualian untuk Keadaan Darurat. Namun, keterlambatan tender akibat kesalahan penundaan berkali-kali oleh Pokja, yang berujung pada mepetnya waktu di akhir tahun, adalah urgensi buatan (manufactured urgency) yang tidak bisa dijadikan alibi untuk mengesampingkan kewajiban tender ulang.
F. Potensi Pelanggaran Hukum Multi-Sektor (Implikasi Lanjutan) Rangkaian pembatalan, reaktivasi klandestin, dan pemaksaan waktu ekstrem ini bermuara pada ancaman pelanggaran hukum lintas sektor. Berikut adalah uraian pasal-pasalnya beserta rincian unsur-unsur hukumnya:
1. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) – Pasal 3 Konteks Pelanggaran:
Memaksakan pelaksanaan mega-proyek dalam waktu 70 hari di penghujung tahun anggaran adalah pemicu utama terjadinya Proyek Fiktif.
Hal ini berpotensi bermuara pada rekayasa progres fisik (seolah- olah 100%) dan pemalsuan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk memaksakan pencairan anggaran sebelum 31 Desember 2026. Tindakan ini
secara nyata menguntungkan pihak tertentu dan merugikan keuangan negara.
Bunyi Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana…”
Uraian Unsur Delik:
Unsur “Setiap orang”: Subjek hukum penyelenggara negara (dalam hal ini Kelompok Kerja/Pokja atau Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) dan Penyedia Jasa.
Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi”: Adanya niat/kesengajaan untuk memfasilitasi pencairan dana anggaran demi memperkaya penyedia jasa tertentu yang telah diatur.
Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan”: Tindakan PPK/Pokja yang menggunakan aksesnya di SPSE untuk mereaktivasi tender secara klandestin tanpa melalui prosedur tender ulang yang sah.
Unsur “Dapat merugikan keuangan negara”: Adanya potensi pembayaran penuh (100%) dari kas negara atas pekerjaan yang secara teknis mustahil diselesaikan secara benar dalam 70 hari, yang berisiko pada kegagalan bangunan (kerugian total).
1. Hukum Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999) – Pasal 22 Konteks Pelanggaran: Reaktivasi tanpa tender ulang memberikan indikasi
kuat adanya Persekongkolan Vertikal guna memfasilitasi penyedia jasa tertentu yang telah diatur sebelumnya.
Bunyi Pasal 22: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
1. Hukum Administrasi Negara (UU No. 30 Tahun 2014) – Larangan Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 17) & Pelanggaran AUPB (Pasal 10).
Konteks Pelanggaran: Tindakan PPK/Pokja memenuhi unsur Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power) yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.
o Uraian Unsur Pasal 17 (Penyalahgunaan Wewenang): Pejabat pemerintahan dilarang bertindak melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Unsur ini terpenuhi ketika Pokja menghidupkan kembali tender yang keputusan pembatalannya sudah bersifat
final.
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HUKUM
Kesimpulan:
Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Sulawesi Tengah (Kode Tender:
10134927000) terbukti cacat hukum secara fundamental. Reaktivasi tender batal tanpa prosedur tender ulang merupakan pelanggaran terhadap Perpres No. 46 Tahun 2025 dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021.
Karena prosesnya melanggar undang-undang (syarat kausa yang halal), maka kontrak yang ditandatangani pada 22 Oktober 2026 Batal Demi Hukum (Null and Void) berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata, dan dianggap tidak pernah melahirkan perikatan.
Pemaksaan kontrak tersebut menyisakan waktu 70 hari kalender, yang menciptakan kemustahilan teknis yang menabrak UU Jasa Konstruksi (mengorbankan keselamatan dan kelayakan bangunan).
Penyembunyian informasi masa pelaksanaan pada papan nama proyek menjadi bukti kuat adanya mens rea dari PPK untuk menutupi irasionalitas waktu tersebut.
Segala alibi yang membungkus kejahatan ini dengan narasi “kebutuhan masyarakat” atau “perintah atasan” (Menteri/PA) secara hukum gugur dan tidak dapat membenarkan penyimpangan
wewenang tersebut. ***