Sehebat apapun kita dengan kemampuan yang kita miliki, dukungan financial dan kekuasaan, jika tidak didukung dengan pendidikan formal yang baik yang berlaku di negeri ini, maka jangan pernah bermimpi jadi pemimpin bangsa dan negara ini.
Olehnya anak-anak muda milenial, G-Z dan Alfa harus perbaiki pendidikan formalmu. Karena pendidikan formal harus seiring sejalan dengan keinginan dan kemampuan mencari simpati serta empati masyarakat untuk menjadi pemimpin bangsa dan negera.
Salah satu contoh nyata adalah wakil presiden RI Gibran Raka Buming Raka, walau telah terpilih secara konstitusional, berkeinginan merubah tata kelola sistem administrasi pemerintahan yang baik, memajukan bangsa dan negara ini, memakmurkan rakyat, tapi toh kenyataannya Mas Gibran tidak memiliki ijazah yang dapat disetarakan dengan SMA/SMK.
Hal itu sudah diuji secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan keputusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 terkait polemik syarat pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Walaupun permohonan tidak diterima, dalam pertimbangan hukumnya, namun MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma setingkat SLTA/SMA, serta menilai dokumen seperti certificate of attendance hanya merupakan bukti kehadiran belajar, bukan bukti kelulusan.
Kemudian MK menegaskan bahwa mereka tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dalam perkara tersebut.
Selanjutnya temuan dan pertimbangan MK ini kemudian berlanjut pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran, serta penolakan aduan etik terhadap 9 hakim MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada November 2026.
Memang sejak awal Gibra sudah menjadi sorotan publik, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengaitkan hubungan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu dengan hakim ketua MK Anwar Usman yang notabene adik Iparnya.
Adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga muncul berbagai opini publik dengan menyebut “anak haram konstitusi”.
Berikut adalah fakta-fakta penting terkait peristiwa tersebut:
Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023
MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres.
Dimana MK memutuskan seseorang yang belum berusia 45 tahun tetap bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (kepala daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota).
Kaitannya dengan Gibran Rakabuming Raka, karena Putusan ini membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka (keponakan Anwar Usman dan putra sulung Joko Widodo yang masih menjabat presiden RI ketika itu) untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dan terbukri Anwar Usman diberi sanksi Etik dari MKMK. Anwar Usman dianggap melanggar Etik Berat, sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi karena tidak mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara yang memiliki potensi benturan kepentingan (conflict of interest).
Anwar Usman pun dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada November 2023, namun ia tetap bertugas sebagai hakim konstitusi biasa hingga masa purna baktinya berakhir pada April 2026.
Dan setelah Anwar Usman menyelesaikan masa pengabdiannya sebagai hakim konstitusi dan menjalani prosesi wisuda purna bakti pada April 2026, ia pun dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jokowi.
Walaupun Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan presiden, namun menimbulkan penafsiran “liar” ditengah-tengah masyarakat. Sebab dalam statmennya Gibran mengaku mundur bukan karena persoalan Ijazahnya. Padahal nyata-nyata ijazahnya SMA/SMK atau yang setara yang disoal.
Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf. (Purn TNI) Sri Radjasa Chandra, mengatakan pengundurqn diri Gibran dari jabatan wapres berpotensi Glorifikasi yang Berbahaya.
Sri Radjasa menilai bahwa pengunduran diri tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai momentum glorifikasi (pujian atau pengagungan yang berlebihan) yang dinilainya sangat berbahaya secara politik, dikutip di kanal inilah.com.
Ia membahas bagaimana langkah mundur tersebut dapat mempengaruhi peta kekuatan politik dan citra Gibran kedepannya.
Semoga saja rakyat yang mayoritas memahami bahwa putusan konstitusional baik oleh MK maupun MA menyatakan bahwa tidak ditemukan Ijazah (dokumen pendidikan) Gibran yang dapat dipersamakan dengan SMA/SMK.
“Melalui BERANI CERDAS, Anak-anak janganlupa perbaiki pendidikan formalmu agar kalian bisa jadi pemimpin masa depan bangsa dan negara ini, sekarang dan dimasa akan datang.” ***
About the Author
