Foto Koordinator Wilayah Timur Gibran Center bersama presiden RI ke 7 Joko Widodo. Foto dok ist/ikrapost.com
Ica (ikrapost.com)-Jakarta-Koordinator wilayah Timur Gibran Center Kanjeng Juliardi Ahmad memberi dukungan kepada Akhmad Sumarling, SE sebagai calon direktur utama (Dirut) PT.Persiroda Sulteng.
“Kami Korwil timur dpp gibran center mendukung sdra Akhmad Sumarling menjadi dirut persiroda sulteng,”sebut Ardi.
Menurutnya Akhmad Sumarling memiliki latar belakang pengusaha yang sudah teruji jatuh bangun dalam dunia bisnis, baik lokal maupun nasional.
Kata tokoh dibalik layar kesuksesan Presiden Joko Widodo itu Akhmad Sumarling punya kemampuan mengelola potensi sektor pertambangan di Sulteng ini untuk memberikan nilai tambah bagi pendapatan asli daerah.
Jualiardi mengatakan di tengah derasnya investasi tambang dan hilirisasi industri mineral di Sulteng, tentunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh jadi penonton.
Olehnya dibutuhkan figur yang mumpuni untuk membawa BUMD kepuncak kesuksesan. BUMD ini dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan hanya bergantung pada skema Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Tapi dengan terjun langsung sebagai pelaku bisnis tambang ataupun melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
Dikutip di trustsulteng.com Direktur Utama PT Sulteng Mineral Sejahtera, Akhmad Sumarling SE, menilai selama ini perhatian pemerintah daerah masih lebih banyak tertuju pada tuntutan keadilan pembagian DBH sektor mineral dengan pemerintah pusat.
Sementara itu, penguatan peran BUMD di sektor pertambangan justru belum menjadi fokus utama.
“Daerah seharusnya tidak hanya berharap pada DBH, tetapi mulai mengambil posisi lebih aktif dalam mata rantai bisnis pertambangan melalui BUMD,” ujarnya dalam analisisnya mengenai strategi peningkatan PAD Sulawesi Tengah.
Kata Akhmad, Sulawesi Tengah memiliki modal besar untuk itu. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu wilayah kaya sumber daya mineral, mulai dari nikel, emas hingga mineral ikutan lain, dengan aktivitas tambang yang terus berkembang terutama di kawasan Morowali dan Morowali Utara.
Pada sektor nikel, misalnya, BUMD dinilai dapat mengambil peran sebagai pelaku perdagangan (trading) mineral maupun kontraktor pertambangan pada wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang memiliki cadangan potensial. Pemerintah provinsi, kata dia, juga dapat memberi dukungan kebijakan agar sebagian hasil produksi tambang melibatkan BUMD dalam mekanisme perdagangan.
“Kalau dikelola serius, potensi pendapatan untuk BUMD bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun,” katanya.
Selain nikel, Akhmad juga menyoroti maraknya aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Menurutnya, kondisi ini dapat menjadi peluang bagi BUMD untuk hadir sebagai fasilitator legalisasi kegiatan tambang rakyat melalui pendampingan administrasi dan perizinan.
BUMD, lanjut dia, juga bisa mengambil peran sebagai penampung dan pedagang emas hasil produksi masyarakat. Bahkan, ia menggagas pembentukan “bank emas” sebagai tempat penyimpanan fisik emas yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai jaminan pembiayaan untuk pengembangan usaha.
Di luar dua sektor itu, peluang usaha lain juga disebut terbuka luas seiring berkembangnya kawasan industri berbasis nikel di Sulawesi Tengah. Tingginya kebutuhan jasa penunjang, logistik, hingga perdagangan bahan baku dinilai dapat menjadi ruang bisnis baru bagi BUMD.
Akhmad menilai keterlibatan BUMD tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi daerah, seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, mendorong pertumbuhan UMKM, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah tambang.
Dengan besarnya potensi sumber daya alam dan investasi yang terus meningkat, penguatan BUMD di sektor pertambangan disebut dapat menjadi salah satu strategi menuju kemandirian fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah. ***