Niat baik pemerintah pusat melaksanakan janji-janji kampanyenya (politiknya) Presiden Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Raka Bumingraka patut diapresiasi.
Hanya saja dua program itu dianggap oleh publik sebagai “pemnorosan” ditengah efisiensi anggaran.
Bayangkan makan bergizi gratis (MBG) saja sudah menelan anggaran mencapai Rp268 triliun hingga Rp335 triliun. Dengan rincian sebagian besar anggaran (sekitar 93% dari Rp268T) digunakan langsung untuk bantuan makan bergizi, dengan Rp255,5 triliun untuk program MBG dan Rp12,4 triliun untuk manajemen.
Sumber Dana sebagian besar (83%) dana MBG diambil dari fungsi pendidikan dalam APBN 2026.
Sedangkan untuk pembangunan sekolah rakyat, pemerintah mengalokasikan anggaran besar Rp,24,9 triliun pada tahun 2026 ini yang ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan.
Dana tersebut sebagian besar, yaitu sekitar Rp20 triliun, digunakan untuk pembangunan baru di 200 lokasi, serta pengadaan sarana pendukung lainnya.
Untuk pembangunan fisik pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk tahap II, yang ditargetkan rampung pada Juni 2026 untuk membangun 100 sekolah.
Beberapa laporan awal menunjukkan total alokasi anggaran bervariasi, termasuk data Rp7 triliun di awal, dengan fokus utama Rp24,9 triliun di RAPBN 2026.
Menariknya pengadaan sepatu untuk siswa dalam program ini menjadi sorotan keras publik, karena dianggarkan sekitar Rp27 miliar, dengan harga per pasang mencapai Rp700 ribu.
Dan sumber dananya sebagian besar anggaran berasal dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum, dengan beberapa proyek daerah menggunakan APBD.
Dikutip di BBC Indonesia adanya kecurigaan publik terkait kewajaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial, yang memicu perhatian publik terkait sekolah rakyat itu.
Kata pemerintah pusat (Presiden) Prabowo diminta semua daerah dan kementerian lakukan efisiensi anggaran. Tapi kenyataannya efisiensi anggaran itu hanya “isapan jempol atau pepesan kosong”.
Bagaimana tidak, ditengah program efisiensi anggaran sampai-sampai anggaran daerah “dipotong” miliyaran, bahkan trikiunan rupiah, malah pemerintah pusat membuat kebijakan untuk melaksanakan program MBG dan pembangunan sekolah rakyat, pengadaan sepatu dan motor listrik yang menelan anggaran ratusan triliun. Padahal itu jelas-jelas adalah “pemborosan” anggaran.
Kalau mau hemat atau efisinkan anggaran, maka tidak perlu MBG dan membangun gedung baru sekolah rakyat. Tapi sekolah yang sudah ada dimaksimalkan.
Perbaikin gedungnya, lengkapi fasilitasnya, gratiskan biayanya, tingkatkan insentif gurunya dan berikan alat perlengkapan anak-anak sekolah secara gratis seperi sepatu, kaos kaki, buku tulis, buku paket dan tas sekolah.
Pokoknya semuah disiapkan secara gratis oleh pemerintah pusat sampai ke daerah, sehingga tidak perlu membangun gedung baru untuk sekolah rakyat, karena itu lebih jauh efektif dan efisin.
Sehingga sebagian anggarannya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan irigasi pertanian serta meningkatkan insentif para gurunya. ***
About the Author
